Haruskah pemerintah Cina dapat mengekstradisi buron dari Hong Kong?

Pada Oktober 2019, DPR AS mengeluarkan serangkaian RUU yang mendukung para pemrotes di Hong Kong yang menyerukan reformasi demokratis di Kota tersebut. Pada bulan Maret 2019 serangkaian protes dimulai di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok (HKSAR) setelah pemerintah di sana memperkenalkan RUU amandemen Pelanggar Pelanggar. RUU Pelanggar Pelanggar membentuk mekanisme untuk transfer buron dari Hong Kong ke Cina Daratan, Makau dan Taiwan. RUU itu diusulkan sebagai tanggapan terhadap pembunuhan 2018 sayap Poon Hiu di Taiwan. Setelah pembunuhan pacarnya, Chan Tong-kai…  , meninggalkan Taiwan dan pergi ke Hong Kong di mana dia mengatakan kepada polisi bahwa dia membunuh Poon. Polisi Taiwan tidak dapat mengekstradisi Tong-kai dan mendakwanya atas pembunuhan itu karena polisi Taiwan tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Penentang RUU itu berpendapat bahwa hal itu akan memungkinkan pemerintah China daratan mengekstradisi warga di Hong Kong - secara efektif menempatkan mereka di bawah hukum Tiongkok. Lawan juga berpendapat bahwa proses pidana Tiongkok tidak memiliki peradilan yang independen, pengadilan umum yang adil dan kurangnya akses ke perwakilan hukum. Pada tanggal 4 September 2019, setelah 13 minggu protes, Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam berjanji untuk menarik tagihan.